JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan 10 kebijakan utama periode 2017-2022 guna mengoptimalisasi Teknologi Informasi dalam mengawasi pelaku industri, hingga reformasi sektor keuangan non-bank dan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menargetkan untuk membawa OJK sebagai lembaga independen dan kredibel dalam membentuk sektor jasa keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan.

“Serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat. Kemudian juga berperan memfasilitasi melalui kebijakan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Baca Juga: OJK: Tanpa Literasi, Masyarakat Tidak Bisa Manfaatkan Akses Layanan Jasa Keuangan

Sepuluh kebijakan utama OJK itu adalah, pertama mengembangkan pengawasan Sistem Jasa Keuangan (SJK) berbasis Teknologi Informasi (IT Based Supervision). Kedua, penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Ketiga, mengimplementasikan Standar Internasional Prudensial yang terbaik dengan kepentingan nasional. Keempat, mereformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk mewujudkan IKNB yang kuat dan berdaya saing.

Kelima, efisiensi di industri jasa keuangan untuk mewujudkan IJK yang berdaya saing. Keenam, revitalisasi pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Baca Juga: Darurat Gunung Agung, OJK Ingatkan Lembaga Jasa Keuangan Lakukan Mitigasi

Ketujuh, mengoptimalkan peran Financial Technology/Teknologi Finansial (Tekfin) melalui pengaturan, perizinan dan pengawasannya yang memadai. Kedelapan, mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan.

Kesembilan, meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen. Kesepuluh, mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan.

Untuk melaksanakan 10 tugas besar itu, kata Wimboh OJK membutuhkan organisasi yang kuat dan solid.

“Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berbagai aspek manajemen internal agar keputusan lebih cepat, proses kerja organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, infrastruktur kerja dan IT yang dapat mengimbangi tuntutan OJK ke depan,” katanya.

(dni)



Source link