[ad_1]

Jakarta – Jumlah investor domestik salip dominasi investor asing di pasar modal dalam negeri. Keberhasilan itu ternyata tak terlepas dari kesuksesan program Pemerintah terkait Amnesti Pajak (Tax Amnesty).

“Per tahun ini jumlah investor lokal menguasai pasar modal dalam negeri kita dengan 51,6 persen. Padahal dulu asing pernah sampai 75 persen menguasai dan cukup lama stuck di 65 persen. Tapi, sekarang lokal sudah menguasai faktornya Tax Amnesty,” ujar Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi atau biasa yang disapa Kiki dalam kunjungannya ke BeritaSatu Media Holdings di BeritaSatu Plaza, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tercatat bahwa jumlah Single Investor Identification (SID) per 13 Januari 2017 sebanyak 903.034 orang atau tumbuh 106,58 persen year to date. Di mana, pada Januari tahun lalu jumlah investor tercatat hanya 444.319 orang, lalu naik drastis sebulan setelah program Tax Amnesty dimulai yakni mencapai 782.511 orang pada Agustus. Jumlah investor pun terus bertambah bulan-bulan berikutnya, yakni September capai 816.811 orang, Oktober 848.482, November 875.940, dan Desember saat periode II berakhir capai 894.116.

“Dari jumlah tersebut, jumlah rekening reksa dana 453.000 orang, saham 538.000 dengan baru 18 persen yang aktif, dan surat berharga negara 105.000,” sebutnya.

Lalu total aset yang tercatat di C-BEST per 13 Januari 2017 meningkat sebesar 17,88 persen ytd mencapai Rp 3.551,93 triliun dari akhir tahun lalu Rp 3.517,86 triliun. Besaran ini juga naik signifikan bila dibandingkan Januari 2016 yang hanya Rp 2.974,24 triliun. “Aset investor lokal menurut C-BEST di akhir tahun 2016 sudah menyalip asing dengan dominasi 51,77 persen, sedangkan tahun 2015 lokal masih kalah dengan asing yakni baru 42,67 persen,” sebutnya.

Adapun, persebaran investor domestik masih didominasi Pulau Jawa dengan persentase 46,83 persen, DKI Jakarta 31,44 persen, Sumatera 12,12 persen, Kalimantan 3,75 persen, Sulawesi 2,94 persen, Bali NTT dan NTB 2,32 persen, lalu Maluku dan Papua 0,61 persen.

Sedangkan, jika dilihat dari total aset masih didominasi DKI Jakarta dengan nilai Rp 1.412,70 triliun (76,73 persen), Jawa Rp 364,24 triliun (19,78 persen), Kalimantan Rp 34,85 triliun (1,89 persen), Sumatera Rp 21,39 triliun (1,16 persen), Sulawesi Rp 4,26 triliun (0,23 persen), Bali NTT dan NTB Rp 2,68 triliun (0,15) persen, lalu Maluku dan Papua Rp 990 miliar (0,05 persen).

Terkait dana Tax Amnesty yang masuk ke pasar modal, Kiki menyebutkan telah masuk sekitar Rp 2 triliun dan itu paling banyak masuk ke efek saham. Catatan itu merupakan data pelaporan wajib pajak peserta Tax Amnesty melalui perusahaan efek dan manajer investasi gateway. Artinya, lanjut dia, bisa jadi yang masuk pasar modal jauh lebih besar, tapi dilakukan tidak melalui gateway. “Dana yang masuk ke pasar modal pasti lebih besar lagi, karena ada yang tidak lewat gateway,” katanya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menunjuk tiga gateway penampung dana repatriasi yakni perbankan, manajer investasi, dan broker. Sebagai informasi, jumlah uang tebusan amnesti pajak berdasarkan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan ini telah mencapai Rp 100 triliun.

Untuk itu, KSEI pun terus menyosialisasikan berbagai instrumen investasi kepada gateway Tax Amnesty baik itu perusahaan efek, manajer investasi, maupun bank rekening dana nasabah (RDN).

Sampai saat ini, KSEI mencatat sudah ada 12 bank RDN dan ada dua bank lagi yang akan menjadi bank RDN pada tahun ini. “Dari bank RDN yang ada, ada dana mengendap sekitar Rp 11,6 triliun,” sebut Kiki.

Lebih lanjut, Kiki optimistis jumlah investor bisa tembus diatas 1 juta orang tahun ini. KSEI pun siap memuluskan langkah calon investor untuk berinvestasi di pasar modal. Bahkan, langkah itu meraih penghargaan Marquee Award sebagai The Best Central Securities Depository in Southeast Asia in 2016 versi Alpha Southeast Asia atau predikat sebagai Kustodian Sentral terbaik di Asia Tenggara baru-baru ini.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2016 beberapa pengembangan yang direalisasikan KSEI meliputi implementasi S-Invest, sistem pengelolaan investasi terpadu untuk industri reksa dana di Indonesia yang membuat alur bisnis reksa dana kini lebih efektif dan efisien. Selain itu, bekerjasama dengan Bank Indonesia, KSEI telah melakukan penerapan SID untuk SBN yang diterbitkan Bank Indonesia, sehingga data investor yang tercatat di KSEI semakin lengkap dan terkonsolidasi. KSEI juga berhasil melakukan inisasi untuk mewujudkan kerja sama pelaku pasar modal dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen. Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan data kependudukan untuk percepatan pembukaan rekening efek dan layanan jasa pasar modal lainnya.

Tahun ini, KSEI, sambung Kiki juga akan melahirkan kembali kartu AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas). Nantinya, Kartu AKSes memungkinkan investor mendapatkan informasi portofolio efeknya secara chat online. Kartu AKSes menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi di industri pasar modal Indonesia.

KSEI juga dipastikan akan menerapkan electronic voting alias e-voting pada akhir 2017. E-voting akan digunakan untuk mengakomodir penggunaan hak suara investor dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa perlu kehadiran mereka secara fisik.

“Secara infrastruktur sudah bagus sekali, tapi jumlah investor masih sedikit. Ibarat rumahnya bagus, tapi tamunya sedikit,” ujarnya seraya menambahkan, hal ini salah satunya dihambat oleh suku bunga deposito yang masih cukup tinggi, namun pihaknya optimistis pasar modal ke depannya akan jadi pilihan investasi menarik bagi masyarakat.


Suara Pembaruan

Lona Olavia/FMB

Suara Pembaruan

[ad_2]

Source link