JAKARTA – Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI) berharap langkah penegakan hukum yang melibatkan sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) segera diselesaikan sehingga memberikan kepastian hukum dan investasi kepada para investor di pasar modal.

Ketua MISSI Sanusi mengatakan, semakin lama proses hukum berlangsung, ribuan investor akan dirugikan dan iklim investasi di pasar modal bisa memburuk. Padahal dalam banyak kasus, investor tidak tahu menahu seputar kasus hukum yang terjadi pada emiten.

”Kami sangat mendukung penegakan hukum. Namun, terkait masalah yang melibatkan emiten, aparat penegak hu kum harus bisa memberikan kepastian terhadap proses hukum yang berlaku. Jangan digantung dan terus beropini, kasihan investornya,” kata Sanusi dalam siaran persnya.

Saat ini beberapa emiten sedang menghadapi proses hukum, seperti PT Intan Baru prana Finance Tbk (IBFN) yang menghadapi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan PT Nusa Kon truksi Enjiniring Tbk (NKE) yang ditetapkan sebagai ter sangka korupsi korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), anak usahanya, yaitu PT Indo Beras Utama, sedang meng hadapi masalah hukum di Bares krim Polri terkait penjualan beras premium.

Akibat kasus hukum yang terjadi, harga saham emitenemiten tersebut mengalami koreksi yang besar. Imbasnya ribuan investor, baik ritel, dana pensiun, dan asuransi merugi hingga ratusan miliar rupiah.

Menurut Sanusi, percepatan penanganan kasus hukum yang melibatkan emiten akan mengurangi potensi kerugian investor. Apalagi secara fundamental, perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi masalah hukum itu memiliki kinerja yang baik. ”Ada ribuan investor yang berinvestasi di saham seperti NKE dan AISA. Kedua emiten itu selama ini memiliki kinerja dan track record yang bagus,” ujarnya.

Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indra Safitri menyatakan, KPK harus berhati-hati dalam menangani kasus korupsi PT NKE. Sebagai perusahaan terbuka, status hukum tersangka dari KPK bisa memengaruhi kon disi finansial perusahaan sehingga mengancam kepastian usaha dan nasib para karyawan.

”Penanganan kasus yang menyangkut korporasi harus berbeda dengan perorangan. KPK perlu lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kepada publik sampai adanya kepastian hukum yang tetap,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, KPK harus memiliki sistem pengungkapan korupsi yang baik. ”Apakah benar perusahaan yang melakukan kesalahan atau justru kasus ini karena perorangan,” kata Indra.

(dni)



Source link