INILAH.COM, Jakarta – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah menjadi satu-satunya politisi yang mendaftar sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Dimyati uji nyali di tengah tendensi negatif terhadap calon hakim MK yang berasal dari kalangan partai politik.

Saat penutupan pendaftaran calon hakim MK pada 24 Februari 2014 pukul 16:00, hanya 12 kandidat yang mendaftar ke Komisi III DPR RI. Kedua belas nama kandidat tersebut yakni Dr Sugianto, SH, MH, Dr Wahidudin Adams, SH, MA, Dr Ni’matul Huda, SH, M Hum, serta Dr Ir Franz Astani, SH, M.Kn.

Selain itu ada Atip Latipulhayat, SH, LLM, PhD, Prof Dr Aswanto, SH, M.Si, Dr Dimyati Natakusumah, SH.MH, MSi, Prof Dr Yohanes Usfuhan, Dr Atma Suganda SH M Hum, Prof Dr. HM Agus Santoso SH MH, Dr Edie Toet Hendratno SH MSi, serta Dr Drs Ermansjah Djaja SH MSi.

Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Al Muzzammil Yusuf, cara pemilihan calon hakim MK melalui pintu DPR akan diserahkan kepada Tim Pakar DPR.

“Tokoh ini kita persilahkan bertanya kepada para calon, semua di fit and proper test. Kemudian para pakar berdiskusi secara tertutup dengan Komisi III untuk mereka sampaikan rekomendasi kepada siapa. Kalau ada sembilan calon, semuanya disampaikan,” ujar Muzammil di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Politikus PKS ini menyebutkan keberadaan Tim Pakar DPR bertujuan untuk menjunjung tinggi obyektivitas dan netralitas dalam proses pemilihan calon hakim MK dari unsur DPR. “Agar publik gak bilang oh MK yang daftar orang-orang DPR. Mau DPR atau parpol tertentu atau orang umum kita silakan pakar-pakar itu seleksi,” sebut Muzammil.

Nama Dimyati Natakusumah, yang juga politikus PPP ini menjadi satu-satunya calon hakim dari kalangan partai politik. Bila sebelumnya sempat mencuat nama Benny K Harman, politikus Partai Demokrat yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI disebut akan mendaftar, namun hingga batas akhir pendaftaran berkas milik Benny K Harman tak kunjung tiba. Saat dikonfirmasi melalui pesan BlackBerry, Benny tidak meresponsnya.

Sementara menurut Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, sebaiknya hakim MK tidak berasal dari kalangan partai politik. Menurut dia, kualifikasi negawaran tidak lagi memiliki ambisi pribadi. “Politisi itu dididik dengan ambisi sementara hakim itu ambisinya hanya menegakkan keadilan dan kebenaran,” ujar Muzani ditemui di ruang Fraksi Partai Gerindra di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/2/2014). [mdr]