Jakarta, HanTer – Pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap koruptor menunjukkan jika Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) tidak mempunyai komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Oleh karenanya Presiden harus mengganti Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), karena tetap memberikan remisi terhadap koruptor meski ada peraturan pemerintah untuk melarang pemberian remisi tersebut.

“Tidak mempunyai komitmen yang tegas meski korupsi sudah marak di Indonesia. Seharusnya terhadap para koruptor tidak diberikan remisi,” kata peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Omar di Jakarta, Minggu (10/7/2016).

Dia diminta menanggapi pemberian remisi Lebaran terhadap Gayus Halomoan Tambunan, terpidana 30 tahun kasus korupsi pajak dan M Nazarudin, terpidana tujuh tahun kasus suap wisma atlet Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Erwin, selain tidak ada komitmen dalam pemberantasan korupsi, pemerintah memberikan remisi terhadap dua koruptor tersebut juga bersifat politis. Karena tidak semua koruptor diberikan remisi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Karena ada beberapa koruptor dari parpol yang berseberangan dengan pemerintah tidak diberikan potongan masa penjara.

“Beberapa koruptor dari parpol lawan pemerintah tidak diberikan remisi,” ungkap Erwin yang dihubungi Minggu (10/7/2016).

Erwin menuturkan, sudah jelas diatur dalam peraturan pemerintah tentang larangan pemberian remisi terhadap koruptor, bandar narkoba dan teroris. Namun jika remisi tetap diumbar kepada mereka maka pemerintah Jokowi-JK harus mengganti Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. Harus tegas dengan mengganti Yasonna agar pemerintah berwibawa di depan rakyatnya.

“Karena peraturannya sudah ada kenapa tetap diberikan remisi kepada koruptor,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, remisi Lebaran yang diterima Gayus dan Nazarudin bisa menjadi contoh yang buruk. Karena remisi Lebaran itu bukan diberikan pada koruptor yang menggarong uang rakyat. Apalagi penangkapan kedua koruptor tersebut juga sangat sulit dan menyita banyak waktu.

“Kok pemerintah seenak saja memberikan remisi Lebaran pada Nazarudin dan Gayus. Apa sudah lupa dengan ulah keduanya sehingga dengan bermurah hati memberi remisi,” papar Uchok.

Uchok berharap, pemerintah tidak mengumbar remisi terutama kepada koruptor. Biarkan para koruptor mendekam di sel penjara tanpa harus mendapatkan potongan hukuman agar bisa merasakan betapa menderitanya hidup di dalam penjara. Karena perbuatan mereka juga telah membuat sengsara banyak rakyat Indonesia.

Seperti diketahui, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, Agus Toyib mengatakan, dalam lebaran kali ini, ada 32 narapidana kasus korupsi yanh mendapat remisi. Dari 32 narapidana itu, dua diantaranya adalah M Nazaruddin, terpidana kasus wisma atlet mendapat remisi satu bulan 15 hari dan Gayus Halomoan Tambunan, terpidana kasus korupsi pajak mendapat remisi dua bulan.

Secara keseluruhan, narapidana yang mendapat remisi baik untuk kasus pidana umum dan pidana khusus di Lapas Sukamiskin Bandung ada 71 narapidana. Sebanyak 49 tahanan mendapatkan remisi berdasarkan PP 28/1999 dan sisanya berdasarkan PP Nomor 28/2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga Binaan Kemasyarakatan.

(safari)



Source link