BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Bandung terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat terkait investasi di pasar modal. Hal ini seiring dengan masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi sektor pasar modal dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya.

Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Tjandra Nyata Kusuma menuturkan, sepanjang tahun 2017, rata-rata pertumbuhan investor pasar modal Jawa Barat sudah cukup baik dibanding nasional. Pertumbuhan investor pasar modal di Jabar sendiri mencapai 2,31 persen, sementara investor nasional hanya mencapai sekitar 2,09 persen.

“Namun kami terus berupaya mendorong literasi masyarakat terkait investasi di pasar modal karena masih rendah dibanding sektor jasa keuangan lain. Untuk jenis reksadana yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi ada sekitar 1.670 jenis. Jadi sangat terbuka bagi masyarakat berinvestasi melalui pasar modal,” ujar Tjandra saat ditemui di areal CFD Dago, Jalan Ir H Djuanda Kota Bandung, Minggu (22/10/2017).

Untuk itu, lanjut Tjandra, pihak OJK pun sedang menggodog peraturan terkait pembiayaan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Jabar. Rencananya, aturan tersebut akan dikeluarkan pada tahun 2017 ini.

“Selama ini memang sudah ada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Jabar melalui skema Reksa Dana Penyertaan Terbata atau RDPT. Dan salah satunya yakni pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka yang akan dibantu Reksa Dana hingga Rp1 triliun,” terangnya.

Skema RDPT untuk pembangunan infrastuktur bandara tersebut, pihak BIJB akan melepas sekitar 30 persen saham mereka yang bisa dibeli oleh para investor. Namun pembelian saham BIJB melalui skema RDPT tersebut hanya bisa dilakukan oleh investor terbatas yang sudah tergabung yakni sekitar 49 investor. Baik dari institusi perusahaan hingga asuransi.

“Untuk pembangunan bandara itu kan butuh modal yang besar dan APBD Jabar dipastikan gak akan cukup. Karena ini digunakan skema RDPT sehingga pembangunan infrastruktut di Jabar bisa dilakukan melalui pasar modal dalam pembiayaannya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK pun berencana mengeluarkan peraturan bagi perusahaan skala kecil dan menengah atau UKM untuk pendanaan di pasar modal. Melalui aturan baru tersebut, ketentuan bagi UKM untuk bisa ‘melantai’ di bursa lebih dilonggarkan.

“Untuk perusahaan kecil itu asetnya dibawah Rp50 miliar dan untuk perusahaan menengah dibawah Rp250 miliar. Ketentuan pun dilonggarkan seperti dari sisi laporan keuangan yang cukup satu tahun dibandingkan biasaanya selama dua tahun laporan keuangan. Untuk pendanaan pun bisa sampai Rp40 miliar, dengan demikian UKM di Jabar bisa menggunakan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan disamping dari perbankan,” tegasnya.

Kepala BEI Kantor Perwakilan Bandung, Ahmad Dirgantara menambahkan, jumlah investor pasar modal di Jabar sendiri mengalami peningkatan yang cukup baik. Berdasarkan data per Desember 2016, jumlah investor pasar modal di Jabar mencapai 86.171 SID (single investor identification).

“Hingga data terakhir per Agustus 2017, ada penambahan investor sebanyak 9.027 SID menjadi 95.198 SID. Jumlah tersebut masih terus kita genjot untuk bisa mencapai target penambahan 18.678 SID di tahun 2017,” ujar Ahmad.

Ahmad menegaskan, saat ini pasar modal tidak hanya sebagai investasi namun juga bisa menjadi alternatif pendanaan. Shingga perusahaan yang melakukan listing di pasar modal akan memperoleh pendanaan selain dari perbankan.

“Di tahun 2017 ini, kita menargetkan dua perusahana baru yang listing di pasar modal. Dan per 3 Oktober 2017 lalu, sudah dua emiten baru yang listing di pasar modal yakni Hartadinata Manufaktur Emas dan Bellini yang merupakan Grup Trisula. Kalau secara nasional, jumlah emiten ditarget sebanyak 35 perusahaan dan saat ini sudah mencapai 27 emiten,” pungkasnya.

(ageng/Bam’s)

ad



Source link