INILAHCOM. Bangkok — PBB dan Myanmar terlibat 'perang mulut' soal Muslim Rohingya pada pertemuan Bangkok, Thailand, yang bertujuan menanggulangi krisis manusia perahu di Asia Tenggara.

Pertemuan, Jumat (29/5), dihadiri 17 negara. Myanmar semula menolak hadir, tapi kaum nasionalis Buddhis mendesak rejim Thein Sein memanfaatkan pertemuan ini untuk menjelaskan posisi Yangon kepada dunia.

Perang mulut dimulai seruan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) agar Myanmar mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara, untuk membendung eksodus dari negara bagian Rakhine.

BACA JUGA: Aung San Suu Kyi Mulai Dikucilkan Dunia

Myanmar merespon, dan menegur keras delegasi UNHCR. "Ini isu migrasi ilegal manusia perahu, Anda tidak bisa menyalahkan negara saya," ujar Htin Lynn, direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar.

"UNHCR harus tahu akar penyebab krisis migrasi yang sedang berlangsung, dan masalah statelessness," lanjut Lynn.

Sebelumnya, Volker Turk — salah satu anggota delengasi UNHCR — mengatakan tidak akan ada solusi jika akan penyebab krisis migran belum ditangani.

"Ini membutuhkan tanggung jawab Myanmar terhadap semua rakyatnya. Pemberian kewarga-negaraan adalah tujuan akhir," ujar Turk.

Myanmar tidak mengakui Muslim Rohingya, dan tidak ingin menggunakan nama itu. Yangon memaksa Muslim Rohingya bersedia disebut Bengali.

Sebagai Bengali, Muslim Rohingya resmi bukan warga negara Myanmar dan terdaftar sebagai pengungsi. Sebagai pengungi, Muslim Rohingya harus tinggal di kamp pengungsi.

Penggunaan kata Bengali, jika disetujui Muslim Rohingya, akan membuat Yangon lebih mudah menekan Bangladesh untuk menerima kembali etnis minoritas paling teraniaya di dunia ini.

Myanmar menolak semua faktar sejarah bahwa Muslim Rohingya telah ada sejak 400 ratus tahun. Mereka menghancurkan situs-situs sejarah Muslim Rohingya dan Arakan Muslim — kebanyakan berupa masjid — dan mengubahnya menjadi pagoda.

Inilah.com – Headline