[ad_1]

RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menuai pro kontra. Ada dalih sebagai efek jera, ada pula dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). 


Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Rusdi Hartono mengatakan, kebiri dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual yang sudah bersifat adiktif. Dengan demikian, hukuman kebiri dianggap sebagai intervensi khusus yang dilakukan pemerintah terhadap kejahatan seksual.

“Kami beranggapan kebiri adalah bagian dari gagasan pemerintah untuk menimbulkan efek jera,” kata Rusdi di ruangan kerjanya kepada Rakyatku.com, Kamis (26/5/2016).

Rusdi menyadari bahwa hukuman kebiri sering diasosiasikan dengan pelanggaran HAM. “Kalau kita bicara apakah kebiri melanggar HAM atau tidak, yang pasti bahwa tafsir HAM Indonesia sejatinya adalah kita secara otoritatif mengacu pada UUD 1945, kemudian belum bicara tentang UU HAM kita, yakni Pasal 73,” kata Rusdi.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berisi penjelasan mengenai pembatasan HAM. Perwira menengah polri itu menilai pasal tersebut menggiring pada kenyataan bahwa Indonesia mengenal mazhab pembatasan HAM.

“Artinya seseorang tidak serta-merta melakukan ekspresi sesuai dengan keinginannya, tetapi menurut UU HAM dibatasi demi pengakuan dan perlindungan HAM orang lain. Dalam konteks itu, berarti kita mengenal mazhab HAM pembatasan dalam konteks Indonesia,” demikian Rusdi.

[ad_2]

Source link