[ad_1]

Senin, 20 Juni 2016 | 13:10 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menjamin Tim Terpadu yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) bakal bekerja dengan independen tanpa campur tangan siapapun.

“Mereka bekerja dengan transparan, siapa saja boleh melihat prosesnya. Saya undang duta besar-duta besar (negara sahabat) untuk jadi observer. Mereka melihat semua, data terbuka. Sekarang tim masih mengumpulkan data-data,” kata Menko Polhukam Luhut Panjaitan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Jayawijaya, di Wamena, Papua, akhir pekan lalu.

Menurut Luhut, tim tersebut beranggotakan beragam wakil masyarakat, seperti anggota Komnas HAM, pegiat HAM, ahli hukum, dan wakil masyarakat Papua yang berjumlah delapan orang.

Salah satu perwakilan masyarakat Papua, Theo Hesegem yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan kepada peserta pertemuan bagaimana tim tersebut bekerja. “Kami bekerja sendiri, pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam proses ini. Saat ini yang kami lakukan baru sampai pada pengumpulan data-data,” kata Hesegem.

Mengenai adanya penolakan dari anggota Komnas HAM terhadap Tim Terpadu itu, Menko Polhukam mengatakan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh anggota Komnas HAM tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili pandangan Komnas HAM sebagai institusi.

“Saya sudah mendapatkan penegasan dari Komnas HAM bahwa mereka tetap bergabung dengan tim terpadu,” ungkap Luhut.

Menko Polhukam menjelaskan, bahwa Komnas HAM akan membentuk tim khusus yang akan mendukung wakil mereka  di Tim Terpadu, yaitu  Nur Kholis dan Zandra Mambarasar.

Terkait dengan masalah pelanggaran HAM di Papua itu, Menko Polhukam menegaskan, bahwa dalam hal korban, di pihak TNI juga ada. “Ada yang dipotong tangan dan kakinya. Kasus ini tak pernah diungkap sebelumnya. Tetapi kami juga tidak menutup mata adanya kemungkinan  kesalahan di pihak TNI atau Polri. Siapapun yang salah, termasuk TNI atau Polri, akan kami proses asal ada datanya,” kata Luhut seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet. kbc10




Graha Agung Kencana



[ad_2]

Source link