JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu Wakil Presiden Boediono pada Rabu (19/3/2014). Kesempatan itu dimanfaatkan Basuki untuk menyampaikan lambannya proses pendataan barang dan jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP.

“Saya keluhkan LKPP kita punya kesulitan. Kerja mereka jadinya lamban,” ujarnya di Balaikota, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Sejumlah barang yang hendak dimasukkan ke dalam LKPP, lanjut pria yang akrab disapa Ahok itu, harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Salah satu poin verifikasi, misalnya, jumlah biaya produksi barang. Hal itu, lanjut Ahok, menyebabkan pendataan barang menjadi lamban sehingga proses pengadaan juga lamban.

“Kenapa LKPP tidak mau gunakan harga jual si produsen pada pembelian ke perusahaan terbuka, kan ada faktur pajaknya tuh. Nah, itu saja harusnya yang dipakai jadi patokan,” kata Ahok.

Dengan demikian, pendataan barang yang dilaksanakan LKPP itu berjalan cepat. Selanjutnya, LKPP tinggal melaksanakan evaluasi harga setiap tiga atau enam bulan agar harga barang tersebut tetap terpantau apakah sesuai dengan harga pasar atau tidak.

Ahok berharap keluhannya tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Boediono. Hal ini mengingat APBD tahun 2014 telah selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan diprediksi bisa diserap April.

LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Salah satu tugasnya yakni menyusun dan merumuskan strategi dan standar prosedur di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Peran LKPP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta erat kaitannya dengan program Electronic Budgeting. Semua pengadaan barang harus melalui e-budgeting, di mana barang-barang yang tersedia telah diverifikasi terlebih dahulu oleh LKPP.