[ad_1]

Jakarta – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menemukan sejumlah kasus penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Namun, secara umum, pilkada DKI Jakarta, berdasarkan pantauan KIPP berjalan lancar, aman dan damai.

“Meskipun ada beberapa kasus, KIPP Indonesia tetap mensyukuri pelaksanaan pilgub DKI yang berjalan lancar, aman, dan damai mengingat suasana selama proses tahapannya penuh dengan isu yang membuat ketegangan di tengah masyarakat Jakarta, bahkan banyak pihak menganggap pilgub Jakarta seolah terasa pemilihan presiden (pilpres),” ujar Direktur Eksekutif KIPP Rindang Adrai di Jakarta, Senin (27/2).

Berdasarkan pemantauan relawan KIPP, kata Rindang, ditemukan enam kasus atau pelanggaran pada hari H pemungutan suara pilgub DKI Jakarta.

1. Tiap TPS disediakan 20 surat pernyataan (form) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang berfungsi untuk alat kontrol bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada pelaksanaan pencoblosan, ternyata pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT melebihi dari 20 orang, dikarenakan form-nya habis.

Petugas KPPS menolak pemilih non-DPT yang jumlahnya masih banyak. Contoh kasus ditemukan di TPS 03 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan TPS 46 Kelurahan Tanahtinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

2. TPS 28, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, terdapat TPS yang didirikan di tempat ibadah, (PKPU 10 Tahun 2015, Pasal 20 Ayat 1 huruf G).

3. Ada warga tidak terdaftar di DPT tapi dapat surat pemberitahuan C6. Kasus ditemukan di TPS 30 Ciganjur, Jakarta Selatan.

4. Sebanyak 60 warga terdaftar di DPT Bukit Duri, alamat KTP di Rawa Bebek, pemilih menggunakan hak pilih di TPS 141, Rusun Rawa Bebek, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, pemilih tidak menggunakan form A5. (PKPU No.10 Tahun 2015, pasal 9 ayat 3).

5. Di TPS 136, Rusun Penjaringan, Jakarta Utara, pemilih atas nama Bambang dan istrinya, tidak diizinkan untuk memilih, pada pukul 10.00 WIB, namun disarankan menyoblos pada pukul 12.00 WIB, sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Hal ini karena yang bersangkutan tidak membawa formulir C6. Padahal, mereka terdaftar di dalam DPT. (Diatur pada UU Nomor 10 Tahun 2016)

6. TPS 28, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Barat, ditemukan jumlah manifest kertas suara yang tertera di amplop tidak sesuai dengan jumlah fisik kertas suara yang ada. Contoh, dalam manifest tertera 716 kertas suara, namun jumlah fisik setelah dihitung hanya 617. Jumlah DPT sebanyak 698 pemilih.

Yustinus Paat/PCN

BeritaSatu.com

[ad_2]

Source link