Jakarta– Komisioner Komisi Nasional HAM Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai angkat bicara terkait adanya 44.273  perkara yang raib dan ratusan ribu lainnya yang tidak dilaporkan ke penuntut umum (disimpan).

Menurut Pigai, besarnya angka kasus yang hilang dan perkara yang disimpan, berhubungan dengan profesional tidaknya kepolisian dalam menangani suatu kasus. Termasuk, pandangan aspek subjektif dari kepolisian dan kejaksaan atas pelanggar hukum.

“Angka-angka tidak bisa dibohongi, namun masih bisa diperdebatkan. Saya percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan kawan-kawan dari LBH,” kata Natalius Pigai, Kamis (21/7).

Dijelaskan, dalam dua tahun terakhir saja ada 3.000 laporan yang masuk ke Komnas HAM. Khususnya terkait penanganan perkara dari kepolisian.

Dari ribuan laporan yang masuk, paling tertinggi adalah pelangaran hak atas rasa keadilan, baik itu di tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres di seluruh Indonesia. Jika dihitung dari tingkatan, laporan pelanggaran hak atas rasa keadilan lebih banyak terjadi di tingkat Polres.

“Jumlah terbanyak yang hilang (perkaranya) menurut saya juga lebih banyak terjadi di Polres. Jika di Mabes Polri terbatas karena biasanya kasus yang masuk melibatkan orang-orang yang sadar hukum. Begitu juga di tingkatan Polda,” ucap Pigai.

Sebelumnya, LBH Jakarta bersama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan lndonesla (MaPPI FHUI) membeberkan hasil penelitian terkait pelaksanaan prapenuntutan perkara periode 2012 sampai 2014.

Hasilnya, ada terdapat 255.618 perkara dari total kurang lebih 645.780 perkara yang disidik oleh penyidik kepolisian, yang penyidikannya tidak diberitahukan kepada penuntut umum.

Yang lebih mengejutkan lagi, dari hasil penelitian diketahui kurang lebih 44.273 perkara yang hilang dari total kurang lebih 353.000 perkara yang diterima oleh penuntut umum.‎


Yeremia Sukoyo/PCN

Suara Pembaruan



Source link