[ad_1]

Yogyakarta – Pertumbuhan produk domestik bruto kuartal pertama tahun 2016 kembali melambat di level 4,92 persen (YOY) atau -0,34 persen. Meski pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga jilid XII, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat berat, antara lain, penyerapan pajak yang masih rendah, praktik pencucian uang dan korupsi yang sangat mempengaruhi proses pergerakan perekonomian Indonesia.

Pengamat ekonomi UGM, Bambang Sudibyo, mengatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indoensia, lebih banyak disebabkan oleh faktor internal, karena pertumbuhan investasi dan konsumsi yang cenderung menurun, serta lambatnya penyerapan APBN.

Paket kebijakan yang terakhir dan diarahkan kepada sektor UMKM masih belum bisa mengangkat kinerja ekonomi sektor riil, terkait diantaranya jumlah impor bahan baku hingga bulan April lalu menurun hingga 22 persen dibanding tahun sebelumnya.
Hal itu disebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Bahkan jumlah ekspor RI yang menurun sejak 2011, bahkan tahun ini menunjukkan tren yang sama.

Artinya belum terjadi peningkatan ekspor secara signifikan, untuk menstimuli pergerakan ekonomi Indonesia.
Melambatnya ekonomi mau tidak mau, telah menguras cadangan devisa negara. Ekspor hingga kini masih tertekan, surplus neraca perdagangan masih kuantitaif dengan kualitas buruk, barang modal turun, bahkan investasi turun.

Sedang pengamat Administrasi Negara UGM, Agus Heruanto Hadna, menegaskan, paket kebijakan ekonomi XII yang secara khusus ditujukan dalam rangka membenahi regulasi dan mempermudah kegiatan ekonomi, tidak akan mampu mengubah keadaan, selama perubahan mendasar yang diharapkan, yakni di tingkat bikorasi daerah, tidak mampu mengimbangi regulasi.

Amanat reformasi birokrasi, belum berhasil mengentaskan Indonesia dari keterpurukan. Karena itu menurutnya, deregulasi paket kebijakan ekonomi XII mestinya juga diikuti dengan perubahan di sistem birokrasi.

Demikian juga pengamat ekonomi UGM, Mudrajad Kuncoro berpandangan pesimis bahwa ke-12 paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan, belum sepenuhnya menjawab akar masalah yang dihadapi dunia usaha dan masyarakat.
Bahkan menurutnya, proses perijinan yang dipangkas, justru membutuhkan biaya yang lebih besar,
Langkah paket kebijakan ekonomi pemerintah memang layak diapresiasi, tetapi menurutnya, persoalannya tidak berhenti pada mempersingkat waktu.

Kebijakan itu perlu diimbangi dengan pemantauan, dan sanksi. Termasuk di dalamnya, kebijakan yang masih tumpang-tindih antara regulasi pusat dan daerah. “Jawaban konkretnya adalah penyederhanaan sistem dan perizinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan,” tegasnya.

Mudrajad juga menegaskan, masalah klasik yang harus segera diselesaikan adalah ketimpangan pendapatan.
Ketimpangan itu berupa distribusi pendapatan antar-golongan yang diukur dengan indeks gini dan berapa kue nasional yang dinikmati 40 persen golongan pendapatan terendah.

Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk golongan terendah justru diikuti kenaikan kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya .

Berikutnya adalah ketimpangan antar-daerah yang memicu kecemburuan sosial. “Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu dibenahi dan perlu paradigma pembangunan development for all, pembangunan harus berdimensi spasial, tidak hanya sektoral,” tegasnya.

 


Suara Pembaruan

Fuska Sani Evani/EHD

Suara Pembaruan

[ad_2]

Source link