Jakarta – Marasyah, petani sawit asal Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Ketapang, Kalimantan Barat mengharapkan kehadiran dan pendapat hukum (amicus curiae) dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Pengadilan Negeri Ketapang.

“Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sudah menaruh perhatian sejak September 2013 atas kasus ini sehingga kami sangat membutuhkan pandangan hukum yang seadil-adilnya,” kata Marasyah dalam salinan suratnya yang diterima Senin (27/6). Surat tersebut sudah disampaikan ke Komnas HAM di Jakarta, pekan lalu.

Marasyah tengah menjalani persidangan sebagai buntut konflik lahan adat yang digunakan untuk kelapa sawit di Manis Mata yang sampai saat ini belum tuntas.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Ketapang menaham Marasyah karena dinilai bersikap tidak kooperatif dalam menghadapi proses penyidikan setelah dituding mencuri kelapa sawit. Padahal, para petani merasa lahan kelapa sawit tersebut adalah milik mereka.

Marasyah ditahan anggota Polres Ketapang pada 23 Maret 2016 saat dirinya hendak bertemu dengan pihak ORI dan Komnas HAM terkait rencana verifikasi ulang lahan sawit ratusan hektare tersebut. Sebelum Marasyah, sejumlah warga juga telah ditahan dengan berbagai tuduhan, sebaliknya pihak kepolisian dan perusahaan sering merasa warga tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat bersama.

Seperti diketahui, ratusan petani sawit dari empat desa di Kecamatan Manis Mata, Ketapang, terus berupaya mencari keadilan atas lahan mereka. Berbagai proses sudah dilalui termasuk kesepakatan bersama untuk mediasi yang pernah disepakati selama 7 Mei 2015 – 7 Juni 2015 lalu agar ada solusi atas masalah lahan dengan perusahaan inti PT Harapan Hibrida Kalbar (HHK). Mediasi tersebut seharusnya difasilitasi ORI dan Komnas HAM sehingga pandangan hukum kedua lembaga itu sangat diperlukan.


Heriyanto/HS

Suara Pembaruan



Source link