NUSA DUA — Permasalahan defisit neraca transaksi berjalan yang melingkupi perekonomian Indonesia saat ini tak lepas dari timpangnya aspek demand (permintaan) dan supply (penawaran).  Akibatnya, impor yang masif menjadi suatu keniscayaan. Dalam jangka pendek, otoritas moneter (Bank Indonesia) dan otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) masing-masing telah mengambil langkah berupa menaikkan suku bunga acuan dan menurunkan defisit anggaran.

Akan tetap, langkah tersebut tidaklah cukup. Dalam jangka menengah dan panjang, penyelesaian masalah mutlak diupayakan dari sisi penawaran. “Kalau hanya demand yang kita address, tidak akan menyelesaikan masalah. Dari sisi penawaran harus ditingkatkan,” ujar Menteri Keuangan Chatib Basri saat menyampaikan pidato kunci dalam seminar internasional bertajuk ‘Avoiding the Middle Income Trap: Lesson Learnt and Strategies for Indonesia to Grow Equitably and Sustainably’ di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/12).

Turut hadir Wakil Menteri Keuangan II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto. Chatib menjelaskan aspek penawaran dapat diselesaikan melalui perbaikan pada sejumlah sektor utama antara lain infrastruktur dan produktivitas.

Dari sisi infrastruktur, Chatib menyebut permasalahan lahan masih menjadi momok terbesar.  Namun, dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, diharapkan permasalahan bisa direduksi. Anggaran infrastruktur yang masih berada di bawah 5 persen terhadap produk domestik bruto, kata Chatib, bukanlah isu utama selama masalah lahan masih membelenggu.

Kemudian dari sisi produktivitas, Chatib menjelaskan pembenahan sumber daya manusia (SDM) menjadi krusial. Ketergantungan terhadap sumber daya alam harus dikurangi. Inovasi dan teknologi, ujar Chatib, menjadi titik tekannya. “Kita bisa menghubungkan ke keunggulan komparatif kita. Misalnya di industri garmen, khususnya fashion dandesign,” kata Chatib.

Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kapasitas SDM? Chatib memberikan sejumlah langkah yang telah dan akan diambil pemerintah. Pemberian insentif bagi perusahaan yang mengembangkan penelitian dan pengembangan di Tanah Air tengah digodok. Pun dengan peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai upaya di level kementerian/lembaga dan perlindungan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Bank Indonesia (BI) melansir, defisit transaksi berjalan triwulan III 2013 tercatat 8,4 miliar dolar AS atau 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini memang lebih rendah dibandingkan triwulan II 2013 yang mencapai 9,9 miliar dolar AS (4,4 persen dari PDB). Namun sejumlah kalangan, termasuk ekonom menyebut, selama besaran defisit berada di atas 3 persen dari PDB, kondisi perekonomian akan terus terganggu.

Salah satu indikasinya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Kemarin, nilai tukar rupiah berdasarkan data BI, rupiah menembus Rp 12.005 per dolar AS atau melemah 20 poin dibanding penutupan sehari sebelumnya.  Sedangkan pada awal pekan, Rupiah bertengger di posisi Rp 11.956 per dolar AS. Pelemahan ini dinilai BI merupakan cerminan fundamental dari rupiah. |ROL|