AjiMArtono.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi menyiapkan program sertifikasi ahli produktivitas nasional yang akan dimulai pada tahun 2026.
Langkah strategis ini dirancang sebagai upaya akselerasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di kancah global.
Yassierli menjelaskan bahwa sertifikasi produktivitas ini disusun secara ketat berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah direvisi.
Tidak hanya itu, standar tersebut juga telah diselaraskan dengan skema internasional dari Asian Productivity Organization (APO).
Program ini diposisikan sebagai bagian integral dari Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas yang melibatkan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas profesional.
Merespons kebijakan strategis tersebut, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), NS Aji Martono, memberikan apresiasi dan dukungan penuh.
Menurutnya, standarisasi kompetensi di bidang produktivitas sangat mendesak dilakukan untuk menjamin mutu tenaga kerja.
“BNSP sangat mendukung inisiatif Menaker ini, terutama terkait penyelarasan dengan standar APO.
Ini adalah langkah maju untuk memastikan bahwa productivity specialist kita memiliki kompetensi yang setara dan diakui di level Asia.
BNSP siap mengawal proses sertifikasinya agar melahirkan ahli-ahli yang mampu memberikan dampak nyata bagi efisiensi industri nasional,” ujar NS Aji Martono dalam keterangannya.
Terkait peta jalan pelaksanaannya, Menaker merinci prioritas yang akan dikejar tahun depan.
“Tahun 2026 ada tiga fokus utama, yaitu penyiapan SDM (sumber daya manusia) melalui sertifikasi ahli produktivitas, pembentukan klinik produktivitas di balai, dan operasionalisasi klinik untuk perusahaan skala menengah,” kata Yassierli usai acara Indonesia Productivity Summit 2025 di Jakarta, Jumat.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyiapkan struktur jenjang karier dalam sertifikasi ini, mulai dari tingkatan analis produktivitas, spesialis produktivitas, hingga level tertinggi yakni ahli produktivitas utama.
Guna memastikan program ini berjalan masif dan inklusif di tahap permulaan, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi pembiayaan.
“Fase awal ditanggung pemerintah agar ekosistemnya terbentuk lebih dulu.
Setelah budaya produktivitas tumbuh, baru bergerak mandiri,” ujarnya.
Program ini menjadi k kian relevan melihat data Kementerian yang mencatat Indonesia memiliki angkatan kerja besar mencapai 153 juta orang dengan tingkat pengangguran 4,7 persen.
Tantangannya, pekerja sektor formal baru mencapai sekitar 39 persen dari total tenaga kerja tersebut. Yassierli menilai peningkatan produktivitas menjadi kunci mutlak untuk mendorong daya saing sekaligus mendukung tercapainya target Indonesia Emas 2045.
