“Tidak semua pasar modal yang membesar dan kian ramai otomatis menjadi semakin dalam. Bahkan pasar yang dalam pun tidak serta-merta menjadi lebih tangguh (resilient).”
AjiMartono.com – Pasar modal Indonesia tengah bergerak dinamis, ditandai bertambahnya investor dan emiten, meningkatnya penghimpunan dana, serta berlanjutnya inovasi produk.
Bersamaan dengan itu, agenda demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki tahapan yang semakin konkret. Pertanyaan mendasarnya, mampukah demutualisasi mengubah ekspansi pasar menjadi pendalaman pasar?
Yang dipertaruhkan bukan sekadar perubahan struktur kepemilikan Bursa, tetapi kesempatan memperkuat salah satu institusi penting dalam arsitektur pembiayaan perekonomian Indonesia.
Karena itu, keberhasilan demutualisasi harus dinilai dari sesuatu yang lebih substantif: kedalaman, kualitas, integritas, dan ketangguhan pasar keuangan Indonesia.
Financial Deepening: Dari Besar Menjadi Dalam
Demutualisasi merupakan transformasi Bursa dari organisasi yang kepemilikannya terbatas pada anggota menjadi entitas dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka dan terpisah dari keanggotaan Bursa.
Demutualisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen reformasi kelembagaan untuk membangun pasar modal yang lebih dalam, likuid, efisien, berintegritas, dan tangguh.
Dalam konteks ini, market expansion perlu dibedakan dari market deepening. Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan ekspansi yang impresif. Hingga 7 Agustus 2026, jumlah investor pasar modal mencapai 30,27 juta, bertambah sekitar 9,8 juta sepanjang tahun berjalan.
Sebanyak 78 persen investor berusia di bawah 40 tahun.
Jumlah emiten telah melampaui 962 perusahaan, sementara penghimpunan dana mencapai Rp123,21 triliun melalui 135 aksi korporasi.
Angka tersebut menunjukkan meluasnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
Namun lebih banyak investor dan emiten, serta kapitalisasi yang membesar, belum dengan sendirinya menunjukkan kedalaman pasar yang lebih baik.
Literatur financial development memandang perkembangan keuangan sebagai konsep multidimensional. IMF melihatnya melalui depth, access, dan efficiency.
Sementara itu, kerangka World Bank melihat depth, access, efficiency, dan stability sebagai dimensi utama perkembangan sistem keuangan.
Dalam kerangka tersebut, pendalaman pasar keuangan (financial deepening) tidak cukup diukur hanya dari besarnya kapitalisasi atau banyaknya perusahaan tercatat.
Pasar yang dalam membutuhkan emiten berkualitas, free float yang memadai, likuiditas sekunder yang kuat, basis investor yang beragam, instrumen investasi dan lindung nilai yang luas, serta price discovery yang efektif.
IPO penting, tetapi jumlahnya bukan satu-satunya tolok ukur. Kapitalisasi besar pun belum optimal apabila terkonsentrasi pada saham dengan free float dan likuiditas terbatas.
Pendalaman pasar bukan sekadar memperbesar angka, tetapi memperbesar kapasitas pasar untuk menciptakan nilai sekaligus menyerap risiko.
Demutualisasi: Enabler, Bukan Endgame
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memberikan landasan bagi demutualisasi BEI sebagai bagian dari penguatan pasar modal, dengan tujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi pemangku kepentingan.
Demutualisasi dapat membuka ruang bagi Bursa untuk menjadi lebih profesional, fleksibel, inovatif, dan adaptif.
Bursa modern tidak lagi sekadar menyediakan tempat perdagangan saham, tetapi berkembang dalam ekosistem teknologi, data, produk investasi, kliring dan penyelesaian transaksi, pengelolaan risiko, serta kompetisi untuk menarik emiten dan modal.
Namun peluang membawa konsekuensi. Semakin kuat orientasi komersial Bursa, semakin penting memastikan bahwa insentif untuk bertumbuh tidak menggeser fungsi fundamentalnya dalam menjaga kualitas dan integritas pasar.
Keberhasilan demutualisasi karena itu terletak pada penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendorong inovasi dan efisiensi tanpa mengorbankan independensi dan kredibilitas pasar.
GRC sebagai Conditio Sine Qua Non
Dorongan memperbesar jumlah pencatatan efek tidak boleh menurunkan kualitas gatekeeping. Ambisi meningkatkan volume transaksi tidak boleh mengendurkan pengawasan terhadap market misconduct.
Inovasi produk juga tidak boleh melampaui kemampuan institusi dan investor memahami serta mengelola risikonya. Dalam konteks inilah GRC menjadi conditio sine qua non bagi pertumbuhan pasar yang berintegritas, berkualitas, dan berkelanjutan.
Governance, Risk, and Compliance (GRC) bukan lapisan administratif setelah strategi bisnis dibuat, melainkan bagian integral dari desain pertumbuhan. Governance memastikan checks and balances berjalan efektif untuk mencegah salah kelola dan kecurangan di pasar.
Risk management menjaga agar ekspansi, inovasi, teknologi, dan kompleksitas pasar dikelola secara optimal sehingga hubungan dinamis antara risiko dan kinerja tetap berada dalam batas risk appetite yang ditetapkan.
Compliance memastikan pertumbuhan berjalan dalam koridor regulasi, market conduct, dan perlindungan investor.
Integrasi tiga komponen GRC tersebut bertumpu pada prinsip TARIFES, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, etika, dan sustainabilitas.
Transparansi memperkuat kualitas informasi dan disiplin pasar; akuntabilitas memperjelas pembagian peran, segregation of duties, dan batas kewenangan; responsibilitas memastikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban sesuai mandat dan ketentuan; independensi menjaga objektivitas keputusan dan pengawasan yang bebas intervensi; fairness menjamin perlakuan yang wajar; sedangkan etika dan sustainabilitas memastikan penciptaan nilai tidak mengorbankan integritas dan keberlanjutan pasar.
GRC merupakan fondasi pembentuk kepercayaan sekaligus guardrails yang memastikan pertumbuhan tetap berada dalam koridor tata kelola, risiko, kepatuhan, dan integritas pasar. Kepercayaan adalah infrastruktur tidak berwujud (intangible infrastructure) yang membuat investor bersedia menempatkan dana karena meyakini kualitas informasi, kredibilitas pembentukan harga, kepastian aturan permainan, dan perlindungan atas haknya.
Semakin dalam pasar, semakin besar modal yang bergerak dan semakin kompleks pula risikonya. Pendalaman pasar tanpa fondasi GRC yang kokoh dapat menghasilkan kompleksitas tanpa ketangguhan. Karena itu, financial deepening harus berjalan beriringan dengan institutional deepening.
Urgensi pendalaman semakin jelas ketika melihat struktur sistem keuangan Indonesia. IMF dalam Financial Sector Assessment Program 2025 mencatat aset sistem keuangan Indonesia sekitar 72 persen terhadap PDB, dengan perbankan menguasai sekitar 76 persen total aset sistem keuangan.
Fakta tersebut bukan alasan untuk mengurangi peran perbankan. Indonesia justru membutuhkan arsitektur pembiayaan yang lebih lengkap. Perbankan dan pasar modal perlu berkembang secara komplementer agar tabungan domestik lebih efektif ditransformasikan menjadi modal produktif melalui instrumen dan tenor yang sesuai.
Di sinilah demutualisasi memperoleh makna ekonominya. Perubahan pada Bursa baru bernilai apabila mampu memperkuat fungsi pasar dalam memobilisasi modal, membentuk harga, mengelola risiko, dan memperluas pembiayaan produktif.
Ukuran keberhasilannya harus substantif. Apakah likuiditas semakin sehat? Apakah kualitas dan keragaman emiten meningkat? Apakah free float dan price discovery membaik? Apakah basis investor semakin kuat dan instrumen semakin beragam? Dan yang paling fundamental, apakah kepercayaan terhadap pasar semakin tinggi?
Indonesia membutuhkan pasar modal yang mampu mengambil peran lebih besar dalam membiayai dunia usaha, infrastruktur, transformasi industri, ekonomi hijau, dan pertumbuhan jangka panjang. Bursa yang ramai belum tentu Bursa yang tangguh.
Demutualisasi merupakan momentum untuk bergerak dari market expansion menuju market deepening, dari mengejar volume menuju memperkuat kualitas, dari memperbesar transaksi menuju membangun kepercayaan, dan pada akhirnya dari pertumbuhan pasar menuju penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi perekonomian. Itulah ukuran transformasi pasar modal yang sesungguhnya.
*) Ketua LSP Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan; Dosen Senior FEB UPN Veteran Jakarta; Founder and Advisory Board Member of ATKARBONIST (Carbon Initiative Organization); Advisory Board Member of the Indonesian ESG Professional Association (IEPA); Komisaris Utama Bank KB Indonesia
