AjiMartono.com – Pelatihan dan Sertifikasi, Bukan Lagi Opsi di era industri yang bergerak cepat, kebutuhan tenaga kerja tidak lagi cukup hanya lulusan sekolah atau perguruan tinggi. Perusahaan mencari keterampilan nyata, bukan sekadar ijazah.
Karena itu, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) muncul sebagai garda terdepan untuk menjembatani antara teori pendidikan dengan keterampilan yang diakui pasar.
Bila LPK menjadi ruang pembekalan, LSP memberi stempel pengakuan. Kombinasi keduanya menjadi standar baru yang mulai diadopsi lintas sektor.
Tidak berlebihan jika banyak kalangan menilai, penguatan LPK dan LSP adalah jalan pintas untuk menutup kesenjangan keterampilan (skill gap) yang menganga antara dunia pendidikan dan industri.
LPK Terakreditasi: Dari Ruang Kelas ke Pabrik Kompetensi
Di balik labelnya, LPK bukan sekadar lembaga kursus. LPK terakreditasi Disnaker/Kemnaker (Lembaga Akreditasi-LPK) ibarat pabrik kompetensi yang menghasilkan tenaga kerja siap pakai.
Ambil contoh sektor logistik digital. LPK di bidang ini tidak hanya mengajarkan dasar-dasar manajemen gudang.
Mereka menambahkan modul big data analytics, pengelolaan supply chain berbasis teknologi, hingga literasi digital agar lulusannya mampu mengoperasikan perangkat lunak terkini.
“Kalau hanya mengandalkan pembelajaran klasik, pekerja kita bisa tertinggal lima sampai sepuluh tahun,” ujar seorang instruktur di salah satu LPK logistik di Bekasi.
Proses akreditasi menjadi penting. LPK yang tidak terakreditasi kerap dituding asal buka kelas tanpa standar kurikulum.
Dengan akreditasi resmi dari pemerintah, kualitasnya terukur, instruktur diuji, dan fasilitas diperiksa. Artinya, tenaga kerja yang dilatih punya jaminan mutu.
LSP: Stempel Kompetensi yang Kredibel
Namun, pelatihan saja tidak cukup. Dunia industri membutuhkan pengakuan formal. Inilah peran LSP.
Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam Bab I pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 telah dijelaskan secara terang benderang bahwa BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari BNSP.
Maka LSP hadir memberi jaminan bahwa keterampilan seseorang sahih sesuai standar kompetensi kerja nasional bahkan internasional setelah dilakukan asesmen oleh asesor kompetensi LSP dan asesi dinyatakan telah kompeten dengan pembuktian sertifikasi kompetensi kerja.
Sertifikat LSP bukan sekadar kertas bergambar logo Garuda saja. Namun menjadi paspor atau alat bukti bahwa seseorang telah kompeten terhadap satu keterampilan.
Perusahaan lebih percaya merekrut pekerja yang sudah tersertifikasi karena ada kepastian kompetensi.
Misalnya, seorang teknisi listrik bersertifikasi yang dikeluarkan BNSP melalui kepanjangan tangannya LSP, tidak hanya tahu memasang kabel, tapi juga paham standar keamanan perlistrikan yang diakui secara nasional karena telah diasesmen sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bahkan Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI).
BNSP memberi lisensi LSP agar setiap uji kompetensi tidak dilakukan sembarangan. Ada sistem, ada skema, ada assessor yang berpengalaman. Mekanisme ini memastikan sertifikasi bukan formalitas, melainkan hasil uji nyata keterampilan.
Sinergi: LPK Melatih, LSP Menguji, Industri Memanen
Idealnya, LPK dan LSP tidak berjalan sendiri-sendiri. LPK menyiapkan tenaga kerja dengan kurikulum berbasis kebutuhan industri, lalu LSP menguji keterampilannya. Hasilnya, industri tinggal “memanen” pekerja yang siap pakai.
Di lapangan, ada contoh menarik. Sebuah perusahaan manufaktur otomotif di Karawang menjalin kerja sama langsung dengan LPK bidang teknik dan LSP otomotif.
LPK memberi pelatihan intensif selama enam bulan, lalu peserta langsung diuji/diasesmen oleh LSP. Begitu dinyatakan kompeten maka asesi akan memperoleh sertifikasi.
Kenapa harus diasesmen oleh LSP, hal ini dilakukan untuk menjaga imparsialitas atau ketidakberpihakan dan menjaga kualitas dan mutu pengajaran dengan pengujian. Serta telah diatur dalam Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PBNSP) 201.
Mereka yang telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikasi bisa langsung direkrut. Skema ini memperpendek rantai perekrutan, sekaligus mengurangi biaya pelatihan internal perusahaan.
Model ini bisa diadopsi lintas sektor: energi baru terbarukan, keamanan siber, pertanian modern, bahkan perbankan digital.
Tantangannya tinggal bagaimana memastikan komunikasi tiga arah antara LPK, LSP, dan industri berjalan mulus.
Selengkapnya baca di : Warta ISEI Vol 2. No. 4
