Saatnya Mewujudkan Manusia Indonesia yang Unggul dan Tangguh di Era Disrupsi Digital

JAKARTA – Angin pagi menyapu halaman Gedung Pancasila yang lengang.

Di sana, sejarah 79 tahun lalu ditorehkan bukan hanya sebagai fondasi negara, tetapi sebagai kompas moral bangsa.

Namun kini, dalam era penuh disrupsi, pertanyaan mendesak kembali mencuat: masihkah Pancasila hidup di denyut nadi pembangunan nasional?

1 Juni 2025, adalah momen untuk merenungkan ulang arah bangsa.

Apakah semangat gotong royong dan keadilan sosial masih menjadi roh kebijakan?

Ataukah Pancasila mulai redup di tengah riuhnya kepentingan ekonomi dan gejolak sosial digital?

Refleksi ini bukan sekadar seremonial, tapi titik balik untuk menjawab tantangan zaman.

Menjawab Tantangan Zaman Lewat SDM yang Berkarakter

Indonesia kini berada di persimpangan penting. Bonus demografi, ekonomi digital, dan pasar global menuntut satu hal mendasar: kualitas manusia.

Tidak cukup hanya unggul dalam keterampilan, manusia Indonesia harus pula tangguh dalam karakter.

Sebagai Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), saya menyaksikan langsung bagaimana tantangan kompetensi dan etika menyatu dalam dunia kerja.

Banyak lulusan unggul secara akademik, namun rapuh saat harus bekerja dalam tim multikultur atau menghadapi dilema moral.

Inilah mengapa, sila-sila dalam Pancasila—khususnya Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial—harus diterjemahkan ke dalam kurikulum dan sistem pelatihan SDM.

Pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi profesi kini harus menjadi motor peradaban baru, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Di sinilah peran negara dan masyarakat diuji: mampu tidaknya membentuk manusia Indonesia seutuhnya, bukan hanya tenaga kerja murah di tengah kompetisi global.

Pasar Modal, Pancasila, dan Keuangan yang Berkeadilan

Sebagai Ketua Umum PROPAMI, saya juga mencermati geliat pasar modal yang tumbuh signifikan.

Kapitalisasi pasar tembus Rp11.000 triliun di kuartal pertama 2025.

Namun pertanyaannya: apakah pertumbuhan ini berdampak ke rakyat kecil?

Apakah nilai-nilai keadilan sosial menjadi arus utama kebijakan ekonomi?

Pancasila harus menjadi arsitek kebijakan keuangan.

Literasi dan inklusi pasar modal harus diperluas.

Investor pemula, pelaku UMKM, hingga pelajar, harus dibekali bukan hanya pemahaman soal saham, tapi juga etika investasi: jangan serakah, jangan culas.

Di sinilah peran profesi pasar modal diuji untuk menjaga kepercayaan publik.

Nilai Gotong Royong harus diterjemahkan dalam praktik keuangan kolaboratif—melalui crowdfunding, koperasi digital, dan inovasi fintech berbasis nilai sosial.

Sebab dalam ekonomi yang bertumpu pada spekulasi dan ketimpangan, Pancasila tak boleh hanya jadi jargon. Ia harus menjadi regulasi yang hidup.

Indonesia Emas Tanpa Pancasila Adalah Ilusi

Indonesia menargetkan menjadi kekuatan ekonomi global pada 2045.

Namun, siapa yang akan mewujudkan itu jika manusianya rapuh dan kebijakannya timpang?

Jangan sampai kita hanya membanggakan angka, sementara karakter kebangsaan justru terkikis di akar rumput.

Pancasila bukan mitos masa lalu. Ia adalah desain masa depan. Nilai-nilai dalam lima silanya harus menjadi jantung sistem pendidikan, kebijakan investasi, hingga tata kelola digital. Di era AI dan robotisasi, justru Pancasila-lah yang menjaga sisi kemanusiaan kita tetap utuh.

Karakter unggul, kompetensi tinggi, dan tanggung jawab sosial adalah tiga kunci manusia Pancasila di masa depan. Bukan hanya pintar, tapi juga peduli. Bukan hanya kaya, tapi juga adil. Inilah SDM Indonesia yang kita cita-citakan.

Refleksi dan Jalan ke Depan

Hari Lahir Pancasila bukanlah ritual tahunan, melainkan momentum evaluasi diri nasional.

Apakah kebijakan publik kita sudah pancasilais?

Apakah dunia kerja kita mencerminkan nilai keadilan?

Apakah pasar modal kita memberi ruang pada rakyat kecil?

Mari kita mulai dari hal kecil: pendidikan karakter sejak dini, pelatihan SDM berbasis nilai, dan sistem keuangan yang transparan dan berkeadilan.

Di tangan generasi muda—yang kritis, digital-savvy, tapi tetap berakar pada nilai luhur—kita titipkan masa depan Indonesia Emas.

Sebab sejatinya, Indonesia tak bisa jadi negara besar hanya dengan angka ekonomi, tapi dengan manusia-manusia unggul yang berpijak pada nilai Pancasila.