Oleh : Jerry Marmen (*Ketua Lembaga Sertifikasi Governance, Risk and Compliance FISIP Universitas Veteran Jakarta; Komisaris Utama KB Bank)
AjiMartono.com – Pergantian dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar rotasi kabinet, melainkan titik kritis yang menentukan arah perekonomian nasional.
Ibarat mahasiswa menempuh “semester pendek”, Menteri Keuangan baru tidak punya waktu untuk adaptasi; setiap keputusan harus cepat, tepat, dan proaktif.
Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan peran vital sebagai state treasury, bendahara negara yang mengatur aliran darah keuangan dari penerimaan, belanja, utang, hingga aset. Denyut kehidupan ekonomi bangsa bergantung pada jantung yang dijaga Kementerian Keuangan.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari kepiawaian menata angka APBN. Lebih dari itu, setiap kebijakan fiskal harus berakar pada amanat konstitusi dan dijalankan dengan tata kelola modern.
Governance, Risk, dan Compliance
Di sinilah governance, risk, dan compliance (GRC) menjadi pijakan utama. Bukan jargon teknokratis, melainkan fondasi agar kebijakan fiskal sah secara hukum sekaligus substansial, transparan, berkelanjutan, dan berintegritas.
Governance menuntut tata kelola terbuka dan akuntabel bagi publik. Risk menekankan kewaspadaan terhadap gejolak global dan risiko fiskal agar APBN tetap tangguh.
Compliance tidak boleh diturunkan pada tahapan formal, tetapi dimaknai sebagai komitmen substantif: memastikan kebijakan fiskal menjawab kepentingan rakyat, mengakomodasi aspirasi publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Dengan begitu, kepatuhan menjadi jembatan antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial. Itulah esensi GRC sebagai arus utama tata kelola modern: menjadikan pengelolaan keuangan negara bukan sekadar prosedural, tetapi juga kredibel, sehat, dan berkelanjutan di mata rakyat maupun pasar.
Menjaga Likuiditas Jangka Pendek dan Solvabilitas Jangka Panjang
Tantangan awal Menteri Keuangan baru adalah menjaga likuiditas jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Likuiditas perlu stabil, terutama di tengah gejolak global seperti perbedaan arah suku bunga dan kebijakan The Fed, dan fluktuasi harga komoditas, termasuk energi dan pangan.
Namun fokus pada likuiditas saja tidak cukup. Solvabilitas jangka panjang menuntut disiplin fiskal, yakni menjaga rasio utang tetap sehat, memastikan pembiayaan infrastruktur tidak membebani generasi mendatang, dan mengelola aset negara agar produktif.
Di sinilah state treasury management modern diuji—bukan sekadar mengatur arus kas, tetapi mengelola neraca negara secara menyeluruh.
Kerangka GRC Menjadi Kunci
Governance menuntut pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel, risk menekankan antisipasi terhadap guncangan fiskal jangka panjang, sementara compliance harus dimaknai bukan sekadar aturan administratif, melainkan komitmen substantif menjawab kebutuhan rakyat melalui keberlanjutan fiskal.
Dengan kesemua ini, kebijakan fiskal bisa menjelma legitimasi kebijakan publik sekaligus kredibilitas negara di mata dunia.
Pajak, Daya Beli, dan Keadilan Fiskal
Kebijakan perpajakan menjadi ujian berat bagi Menteri Keuangan baru.
Pajak adalah tulang punggung fiskal, tetapi daya beli masyarakat kini tertekan oleh inflasi dan perlambatan ekonomi. Karena itu, penerimaan negara harus tetap aman tanpa membebani rakyat kecil.
Keseimbangan ini hanya bisa dicapai dengan memperluas basis pajak, digitalisasi administrasi, serta menekan tax evasion.
Selain itu, arah kebijakan fiskal harus menekankan tax fairness dan keberlanjutan, misalnya dengan mendorong UMKM agar naik kelas, mendukung green economy, hingga memberi insentif bagi sektor produktif.
Pengelolaan Belanja Negara: Efisiensi dan Dampak Nyata
APBN bukan hanya catatan angka, tetapi instrumen kebijakan publik. Belanja negara harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah nyata: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah belanja negara memberi manfaat produktif.
Masalah klasik seperti budget absorptive capacity, proyek mangkrak, dan belanja birokratis harus diatasi dengan sistem monitoring yang jelas, digitalisasi anggaran, dan integrasi lintas kementerian.
Dengan begitu, APBN menjadi instrumen pembangunan yang efektif, bukan sekadar angka di atas kertas.
Stabilitas Sistem Keuangan: Pilar Strategis
Stabilitas sistem keuangan adalah fondasi kebijakan fiskal. Tanpa stabilitas, kebijakan fiskal hanya menjadi angan.
Di sinilah pentingnya koordinasi erat dengan OJK, BI, dan LPS dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Forum ini menjadi simpul penting yang menyatukan kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan keuangan.
Sinergi ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan memastikan likuiditas perbankan agar fungsi intermediasi berjalan lancar.
Tak kalah penting, KSSK harus menjamin kesiapan menghadapi kemungkinan krisis.
Inovasi Fiskal dan Tantangan Global Berbasis GRC
Di era digital dan ketidakpastian geopolitik, pengelolaan keuangan negara tidak bisa lagi bergantung pada pola administratif lama.
Digitalisasi perpajakan, belanja negara, dan akuntabilitas fiskal menjadi keniscayaan untuk mengurangi risiko leakages.
Pendekatan big data analytics serta integrasi data fiskal, moneter, dan keuangan juga penting agar kebijakan fiskal tidak hanya reaktif, tetapi proaktif menghadapi disrupsi global.
Inovasi fiskal tidak boleh berhenti pada sekadar efisiensi, melainkan harus membuka akses pembiayaan berbasis ESG, yang pada gilirannya memperkuat kredibilitas internasional Indonesia di mata pasar global.
Semester Pendek yang Menentukan
Pergantian Menteri Keuangan adalah momentum kritis. Purbaya Yudhi Sadewa, ujian ini ibarat “semester pendek”: tidak ada waktu untuk berlama-lama memahami materi. Setiap kebijakan harus segera dijalankan dengan cepat, tepat, dan proaktif.
Dalam kerangka GRC, keberhasilan Menteri Keuangan tidak diukur dari kepiawaian mengutak-atik angka APBN, tetapi dari kemampuannya membangun kepercayaan rakyat dan pasar, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan kesinambungan fiskal jangka panjang.
Tugas ini berat, tetapi bukan mustahil. Dengan tata kelola yang baik, kepatuhan yang kuat, dan manajemen risiko yang adaptif, Kementerian Keuangan dapat menjadikan “semester pendek” ini sebagai semester penentu menuju keberlanjutan keuangan negara yang sehat, kredibel, dan berdaya tahan menghadapi guncangan global.
Sumber : Investor Daily, 9 September 2025
